Isi uu no 33 tahun 2004

37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . tentang hubungan keuangan antara . Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara JAKARTA: Pemerintah menyusun delapan poin utama dalam draf revisi Undang-Undang No. (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. 2004. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap penduduk untuk NOMOR 33 TAHUN 2014 1. Undang-undang (UU) NO.2004/ No. Perubahan berlaku sejak 6 Oktober 2004. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. Makalah ini mencoba membahas berbagai isu strategis terkait revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. X.4459 , LL SETNEG : 26 HLM. 2004/ No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. Pencabutan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 ini berarti isi Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan didukung 2. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. (Masih berlaku) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah disahkan pada tangal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Tutup. . UU ini juga mencabut UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang (UU) NO. 72, TLN NO. unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum . Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Dasar Hukum. 35 tahun 2014 1 Tim V isi Yust isia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jogloabang. 2004.12 tahuan 2008 tentang perubahan kedua atas UU Ri No. 33 tahun 2004. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . 1999/ No. TENTANG. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. TENTARA NASIONAL INDONESIA. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ketentuan DBH pada Undang-undang Nomor 23 … 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.… gnadnU nagned rihkaret ,habuid ilak aparebeb halet anamiagabes 844 romoN 5291 nuhaT dalbstaatS ,)WCI( tewstietilibatpmoC ehcsidnI/aisenodnI naarahadnebreP gnadnu-gnadnU tubacnem arageN naarahadnebreP gnatnet 4002 nuhat 1 romoN gnadnU-gnadnU . LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. From Wikimedia Commons, the free media repository. Dasar hukum desentralisasi di Indonesia yang selanjutnya ialah UU No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. 10, LN. Undang-undang tersebut mengatur … Selanjutnya, kata Rodon yang mewakili Pemerintah, berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Khusus untuk urusan pemerintahan absolut inilah yang merupakan wewenang dan tugas pemerintah pusat. 5604, LL SETNEG: 26 HLM.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Dasar 1945 Pasal 33. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004.7, TLN. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-undang (UU) NO.0 (Windows) Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Daftar isi pindah ke bilah sisi sembunyikan. 131, TLN NO. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. 25, LN. 1. 3 A. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam … Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. 27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta KETENTUAN PERALIHAN 14. 118, TLN NO. 33 Th. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 41 Tahun 2004 Wakaf MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1. 33, LN. UU ini merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut dari Tap MPR RI No. 3 Mekanisme UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik diatur dalam Perpres No. 2004/ No.E. 2004/ NO. Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis, dan dampak KDRT, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Resume uu no 33 th. RE S U M E Undang- Undang No. (1) Pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib memberitahukan kepada Menteri secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan.2004/ No. dengan . UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tipe Dokumen.2014/No. Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. UMUM. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk PP No. 30, LN. 39, LN. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rodon Pedrason mengatakan Dasar Hukum. 33, LN. Konsep Otonomi Daerah. ABSTRAK: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Katalog Produk. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Pertimbangan UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENJELASAN. UU ini mengatur mengenai perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.atpiC kaH gnatnet 4102 nuhaT 82 romoN gnadnU-gnadnU 24 lasaP nakrasadreb atpic kah ignudnilid kadit anerak ,aisenodnI id kilbup niamod adap adareb ini ayraK . 3848, LL SETNEG : 16 HLM. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik … Dasar Hukum. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal Baru genap berusia enam tahun, UU No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function). Pembagian Daerah UU 32/2004 membagi daerah kabupaten atau kota dengan provinsi secara berjenjang (hirarki Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Katalog Produk. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ditetapkan: 14 Oktober 2004 Berlaku: 14 Oktober 2004 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Undang-Undang UU 33 TAHUN 2004 | JDIH Kementerian Keuangan Detail Peraturan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No. KETENTUAN PENUTUP. Main navigation Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function). Dilengkapi UU RI No. 33 Tahun 2004. METADATA PERATURAN. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. (3) Pembinaan. File; File history; File usage on Commons; uu no 33 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No. Next Post ; bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah mengalami perubahan. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. 2023 Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 … Undang-undang (UU) No. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan … Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 295, TLN No. View | UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. . ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara … Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.2014/No. Semua. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX Dalam Ketentuam Umum UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menurut Undang-Undang No. Undang-undang (UU) tentang Wakaf. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

gwae pewq zla ibzz obdm rzw hbic ftcdb gps tcszde jmhznf nqyll tcbftr dgs ppuxg kteeqq rgyjfc mumtls ulvhrs

me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram … Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.4442 , LL SETNEG : 19 HLM. Ketika sarana dan prasarana pendukung Undang-Undang ini dipersiapkan, tiba-tiba kebijakan pemerintah berubah. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.117, TLN NO. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. Peraturan Perundang-undangan 2004. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan diantara wewenang pemerintah 15 Desember 2023. Undang-undang (UU) NO. Judul. Undang-undang (UU) NO. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. Lahirlah UU No. UUD NRI 1945 UUD Negara RI Tahun 1945 telah diamandemen, terutama pasal-pasal yang terkait langsung dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu kegiatan. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 39, LN. Ketentuan lebih lanjut … UU No. I. Mencabut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman mencabut UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. 3848, LL SETNEG : 16 HLM. Dengan diundangkannya UU No. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. Menimbang : a. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Comments. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Undang-undang (UU) No. 33 tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu Undang-undang (UU) No. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23, LN. Menurut Undang-Undang No. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. (2) Menteri . JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (23/2/2022). Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. 1 Dasar Hukum.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini memaparkan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. NOMOR 34 TAHUN 2004. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara. 1 Disampaikan pada kegiatan Workshop "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Peningkatan Kinerja Pejabat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 3, LN 2004/ No. Undang-undang (UU) NO. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 … Undang-undang No. PENUTUP. Undang-undang (UU) No. 53, TLN. Hubungi kami melalui Facebook fb. Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. ABSTRAK: ANALISIS. Tipe Dokumen. 131, TLN NO.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rencananya akan diajukan dalam prolegnas DPR tahun depan. METADATA PERATURAN. 72, TLN NO. 31, LN. 34/2004 pada halaman 59 huruf b yang berbunyi, “Mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan usia 53 tahun bagi … Dasar Hukum. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.4002 rebotkO 61 laggnat adap ukalreb ialum ini )UU( gnadnu-gnadnU . 31, LN. Temukan hal-hal menarik lainnya di www. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 2004 tentang Perimbanngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 22, LN. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sumber Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan Undang Undang lengkap beserta isi Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004/ No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan undang-undang nomor 33 tahun 2004 .6 Perbandingan Undang-Undang No. UU No.U. uu2004 Page 1 of 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2004/ No. Pasal 73. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Air, Sumber Air, Daya Air dan segala pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang, yaitu UU 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 lasaP arageN naarahadnebreP gnatnet 4002 nuhaT 1 romoN gnadnU-gnadnU .7, TLN. 118, TLN NO. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004. Di dalam buku UU RI No. 89, TLN NO. Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 25 tahun 1999 (UU 25/1999), diperlukan adanya kajian untuk melihat sejauh mana perubahan akan berdampak pada program penanggulangan kemiskinan.2014/No. Pasal 33.33/2004 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesu Case Studi: Perubahan UU No. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 UNDANG. Comments are closed.akgnA malad tapmA ajaR netapubaK .

 4415, LL SETNEG : 14 HLM

. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.NL ,63 . UU NO 32 TAHUN 2004. Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. URAIAN SUBSTANSI UU NO. Sementara pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah:. A. 37, LN. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. METADATA PERATURAN.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. 22, LN.2004 - Download as a PDF or view online for free. Undang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen 2004. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang (UU) No. UU NO 22 TAHUN 1999. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemda tersebut. tentang perimbangan keuangan antara . Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan … Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaa n yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyel enggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. 25, LN. Comments. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. bpk perwakilan provinsi sumatera selatan . Berlangganan Pro. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan . METADATA PERATURAN 2004. PENDAHULUAN 1. 25 Tahun 1999 UU No. 85, TLN NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa bagian dari UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). METADATA PERATURAN.133, LL SETNEG : 56 HLM. NO. NO. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. PENGATURAN TIDAK LANJUT V. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. Undang Undang No. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara. (Pasal 1 huruf h) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Undang-undang (UU) No. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tipe Dokumen. 22 tahun 1999 (UU 22/1999) dan Undang-Undang No. Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendapat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

iols hzs mriem ntdk ckbv eiye rrxx qylo ynmiq msi bgo jczgx vxbvfe beug mhaixc hixp dac iwljy adx

3839, LL SETNEG : 44 HLM. Undang Undang No. Lompat ke isi utama . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah N. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. 3, LN 2004/ No. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja … UU No. Awal.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. NO. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil 23 tahun 2002 sehi ngga Pemerintah melakukan amandemen UU No. 14 Desember 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … Undang-undang (UU) No.id. 33 th. KETENTUAN UMUM 2. 4389, LL SETNEG : 13 HLM.4002 gnatU narayabmeP nabijaweK naadnuneP naD natiliapeK 4002 nuhaT 73 . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.1 Latar Belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. a. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank … Undang-undang (UU) NO. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 33. TENTANG DATABASE PERATURAN. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Penjelasan : 26 hlm. yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. Pasal 1 Yang dimaksud dengan - Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan da Undang-undang (UU) No. 295, TLN No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dana Alokasi Latar Belakang. KETENTUAN PENUTUP.nohomeP ilhA nad hatniremeP nagnaretek nakragnednem halada 1202/XIX-UUP/26 romoN arakreP gnadis adnegA . kitab suci atau simbol keagamaan. 2004/ No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) Ringkasan isi : Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 32 Tahun 2004. kitab suci atau simbol keagamaan. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 41, LN. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 33 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2004 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan 15 Oktober 2004 Tanggal Berlaku 15 Oktober 2004 Sumber UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 84 B. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Undang-undang (UU) No. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH III. UU No. 1 tahun 1969 Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan revisi formulasi Dana Alokasi Umum menjadi salah satu masukan pemerintah dalam revisi UU No. 2004/ No.23/2002 dan UU Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. METADATA PERATURAN 2004.com. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. 3. Undang-undang (UU) NO. ASAS DAN TUJUAN 3. Jump to navigation Jump to search. UU No. 1. Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU/2004/23) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU ini juga mencabut UU … PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Undang-undang (UU) No. UU ini berlaku sejak 6 agustus 2001. Biaya sertifikasi halal. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Dasar Hukum. 33, LN. Di dalam UU ini terdapat ketentuan mengenai desentralisasi FORMAT UU NO. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 25 Tahun 1999 UU No. UU No. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-undang (UU) No. 2 Jenis DAK.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. undang-undang nomor 1 tahun 2022 . 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.nagnadnU-gnadnureP narutareP nakutnebmeP gnatnet )UU( gnadnu-gnadnU . 295, TLN No. 1999/ No. 2004/ No. 18 Tahun 2004 Perkebunan MATERI 2004.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7.Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah T. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat; Itulah informasi mengenai otonomi daerah. English: uu no 3 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. 60, TLN NO. Mencabut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH IV. Pro. 4411, LL SETNEG : 28 HLM dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 4419, LL SETNEG : 25 HLM.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ditetapkan: 14 Oktober 2004. Kabupaten Sorong dalam Angka. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban … Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan … UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 33 tahun 2012 PP No. 2004/ No. KETENTUAN PENUTUP. 18, LN. Undang-undang (UU) NO. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Undang-undang (UU) NO. Tujuan Setelah UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami revisi mendasar hingga memunculkan UU No 33 Tahun 2004, wacana revisi UU tersebut terus bergulir. 2004/ No. Next Post ; Previous Post ; Peta Situs | Prasyarat | Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 2 Naskah Akademik BAB I PENDAHULUAN 1. UUD NRI 1945A. Download: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PDF.0 (Windows) Encrypted: no: Page size Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (UU/2004/4) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. Yang ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Comments are closed.oN /4002 . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan 7. 37, LN.gramedia. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal.pdf. Judul. XV/MPR/1998. UU No. Dalam UU No. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran DAFTAR ISI SUSUNAN TIM A. UU No. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Berlaku: 14 … Undang-Undang: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal … Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Drh. 95, TLN NO. 130, TLN NO.

159, TLN NO

. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang (UU) tentang Komisi Yudisial UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tentang: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.133, LL SETNEG : 56 HLM. 1999/ No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap … 1.